ESG di Indonesia memasuki fase yang makin menuntut kedewasaan. Di satu sisi, makin banyak perusahaan menyatakan komitmen terhadap keberlanjutan. Di sisi lain, kualitas implementasi, kekuatan tata kelola, serta kredibilitas dampak yang dilaporkan masih menjadi pertanyaan besar—baik bagi investor, regulator, maupun publik.
Untuk membahas isu ini secara lebih menyeluruh, kami mewawancarai dua tokoh dengan latar belakang yang saling melengkapi. Jalal, Penasihat Keberlanjutan Senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang ESG, tata kelola, dan strategi iklim, mengulas persoalan dari sudut pandang kebijakan, governance, dan arah strategis. Sementara itu, Dr. Rini Suprihartanti, Ketua Dewan Social Value Indonesia (SVID), memberikan pandangan mengenai pengukuran dampak sosial, kredibilitas data, serta pentingnya standar dalam memastikan akuntabilitas.
Tata Kelola, ESG, dan Arah Strategis
Narasumber: Jalal
Q: Apa kesenjangan terbesar antara komitmen dan implementasi ESG yang Anda amati di perusahaan Indonesia?
A:
Kesenjangan paling besar justru ada di aspek Tata Kelola (G). Banyak perusahaan langsung fokus ke isu lingkungan dan sosial, tetapi melupakan bahwa fondasi dari pengelolaan E dan S yang baik adalah tata kelola. Inti persoalannya terletak pada tujuan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.
Sebagian besar perusahaan masih berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham, sementara secara global governance telah bergeser ke stakeholder governance—mengoptimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Selama pergeseran ini belum terjadi, ESG akan berhenti di level komitmen simbolik.
Q: Bagaimana perusahaan seharusnya menyikapi strategi iklim di tengah standar global yang terus berkembang?
A:
Perusahaan tidak bisa bersikap reaktif. Mereka harus memahami standar global dan bersifat antisipatif. Target akan makin tinggi, makin berbasis sains, berubah lebih cepat, dan disertai tuntutan transparansi yang semakin besar.
Pendekatan yang tepat bukan sekadar memenuhi standar hari ini, melainkan bersiap untuk standar yang akan datang.
Q: Kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam integrasi aspek sosial ke strategi keberlanjutan?
A:
Ada tiga kesalahan utama. Pertama, perusahaan sering menegasikan isu sosial internal seperti HAM dan ketenagakerjaan karena dianggap bukan bagian dari agenda keberlanjutan.
Kedua, fokus eksternal dibatasi hanya pada wilayah sekitar operasi inti, bukan sepanjang rantai nilai.
Ketiga—dan ini paling mendasar—adalah proses Amdal yang meremehkan aspek sosial. Sejak awal, aspek sosial sudah diperlakukan sebagai pelengkap, sehingga banyak persoalan muncul di tahap implementasi.
Q: Seberapa penting kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ESG nasional?
A:
ESG tidak mungkin dibangun sendirian. Ia lahir dari kebutuhan lembaga jasa keuangan, tetapi hanya akan efektif jika ada regulasi pemerintah, komitmen perusahaan, serta pengawasan masyarakat sipil dan media.
Tanpa kolaborasi lintas sektor, ESG tidak akan pernah menjadi level playing field.
Q: Apa prioritas social investment Indonesia untuk dekade mendatang?
A:
Prioritas utamanya adalah mengintegrasikan social investment ke dalam sustainable investment dan menghubungkannya dengan pasar modal.
Perusahaan yang kuat secara sosial seharusnya lebih mudah mendapatkan pendanaan dan memiliki cost of capital yang lebih rendah. Ketika itu terjadi, investasi sosial tidak lagi dilihat sebagai biaya, tetapi sebagai sumber nilai strategis.
Pengukuran Dampak dan Kredibilitas Sosial
Narasumber: Dr. Rini Suprihartanti
Q: Apa tantangan terbesar dalam membangun budaya pengukuran dampak yang kredibel?
A:
Tantangan utamanya adalah kecenderungan over-claim dan impact washing, ditambah keterbatasan kapasitas SDM. Banyak organisasi ingin menampilkan dampak positif sebesar mungkin, tetapi mengabaikan keseimbangan.
Padahal, pengukuran dampak yang sehat harus mampu menangkap dampak positif sekaligus negatif.
Q: Metodologi pengukuran social impact apa yang paling sering disalahpahami oleh perusahaan?
A:
SROI (Social Return on Investment). SROI sering dipahami sebagai perlombaan membesarkan angka. Angka yang tinggi seolah menjadi jaminan keberhasilan program, padahal validitas proses di balik angka tersebut belum tentu kuat atau dapat diverifikasi.
Q: Bagaimana memastikan suara kelompok rentan benar-benar terwakili dalam social impact assessment?
A:
Kuncinya adalah pelibatan stakeholder. Jika suatu kelompok terdampak, maka mereka harus didengar.
Pengukuran dampak tidak boleh berbasis asumsi. Tanpa melibatkan kelompok rentan sebagai stakeholder, pengukuran menjadi tidak utuh.
Q: Bagaimana standar sosial yang seragam dapat membantu perusahaan?
A:
Standar menciptakan kesamaan cara pandang dan cara membaca hasil. Dengan prinsip dan langkah yang seragam, hasil pengukuran—besar atau kecil—memiliki dasar kredibilitas yang sama dan lebih mudah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
Q: Selain SROI, pendekatan pengukuran apa yang saat ini relevan?
A:
Saat ini SROI masih menjadi metodologi yang paling memimpin, terutama karena diamanatkan dalam regulasi KLHK melalui program Proper.
SROI juga relevan karena menjembatani bahasa dampak sosial dengan bahasa bisnis—mengaitkan ISG/ESG dengan konsep ROI yang dipahami investor.
Kedua wawancara ini memperlihatkan satu benang merah yang kuat: krisis ESG di Indonesia bukanlah krisis standar, melainkan krisis integritas. Tata kelola yang keliru akan selalu menghasilkan keputusan yang bias, laporan yang dangkal, dan angka yang menyesatkan—seberapa pun canggih metodologi yang digunakan.
Perbaikan ESG tidak bisa dimulai dari menambah indikator atau memperindah kerangka pelaporan. Ia harus dimulai dari keberanian membenahi governance, meluruskan insentif pengambilan keputusan, serta mengembalikan pengukuran dampak ke fungsi sejatinya: sebagai alat belajar organisasi, dasar pengambilan keputusan strategis, dan wujud akuntabilitas kepada publik serta investor.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, Laporan Keberlanjutan tidak lagi cukup berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban. Ia harus menjadi alat manajemen risiko, instrumen pengambilan keputusan, dan penguat kepercayaan jangka panjang.
Pertanyaannya kini menjadi sangat relevan: apakah praktik dan laporan ESG perusahaan Anda sudah mencerminkan integritas tersebut—atau masih terjebak pada formalitas kepatuhan?
Di titik inilah Wordsmith Group mengambil peran. Melalui rangkaian Layanan ESG, kami bekerja bersama perusahaan untuk merancang Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan, serta komunikasi ESG yang berpijak pada strategi yang jelas, tata kelola yang kuat, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan sekadar rangkaian kata yang terdengar indah. Dengan pendekatan ini, ESG tidak berhenti pada citra, melainkan berfungsi nyata bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya.
Apabila ESG hendak menjadi landasan pengambilan keputusan dan pembangun kepercayaan jangka panjang—alih-alih sekadar kewajiban pelaporan tahunan—maka dialog tersebut perlu dimulai sejak sekarang.
Hubungi kami melalui email atau WhatsApp untuk memulai, dan pastikan praktik ESG Anda memberikan nilai nyata bagi bisnis sekaligus para pemangku kepentingan.
