Bayangkan sebuah perusahaan dengan Laporan Keberlanjutan yang rapi, anggaran sosial yang besar, dan kepatuhan regulasi yang lengkap, tetapi operasionalnya terhenti akibat konflik sosial yang tak terkelola. Pasti akan ada aset terbengkalai, reputasi perusahaan runtuh, dan kepercayaan pasar menguap dalam hitungan minggu. Dalam konteks ESG, inilah kegagalan paling mahal ketika pilar Sosial (S) diperlakukan sebagai formalitas, bukan sebagai risiko strategis.
Pembahasan ini mengemuka secara tajam dalam sesi breakout bertema Indigenous Peoples (Masyarakat Adat) pada Indonesia Social Investment Forum (ISIF) 2025. Forum tersebut menegaskan satu hal penting: Di tengah laju pembangunan dan industri berbasis lahan di Indonesia, pengakuan dan pelibatan Masyarakat Adat merupakan isu ESG yang sangat material, baik sebagai sumber risiko maupun peluang strategis.
Bagi Wordsmith Group, ESG tidak pernah berhenti pada kepatuhan. ESG yang kredibel menuntut kejujuran narasi, “being brave to speak” atau keberanian untuk berbicara, serta kesediaan perusahaan memberi ruang dan kuasa kepada komunitas yang terdampak langsung.
Jurang antara Regulasi dan Realitas Lapangan
Tantangan terbesar ESG pilar sosial di Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kesenjangan antara kerangka hukum formal dan realitas sosial di lapangan.
Pendekatan Hukum dalam ESG
Dalam perspektif hukum yang disampaikan Andiko Sutan Mancayo, pengacara senior yang bergerak di bidang keberlanjutan, sistem hukum ESG berangkat dari rights-based approach. Artinya, perusahaan dituntut untuk mengidentifikasi secara jelas keberadaan subjek hukum, termasuk Masyarakat Adat, beserta hak-haknya sebelum suatu proyek dijalankan.
Namun, problem ESG muncul ketika komunitas tersebut telah eksis ratusan tahun sebelum negara modern, sistem perizinan, dan batas-batas administratif dibentuk. Legalitas formal sering kali datang belakangan, menciptakan friksi antara legitimasi adat dan pengakuan administratif. Dalam konteks ini, kepatuhan prosedur semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas sosial yang ada.
Dinamika Sosial dalam Implementasi ESG
Kasus yang dipaparkan oleh Yahya Alkhatiri sebagai perwakilan Freeport Indonesia memberikan gambaran konkret tentang kompleksitas tersebut, terutama untuk konteks Papua. Dalam kurun waktu beberapa dekade, wilayah operasi perusahaan mengalami perubahan struktural yang sangat cepat: jumlah provinsi bertambah dari satu menjadi enam, jumlah kabupaten meningkat drastis dari sembilan menjadi lebih dari empat puluh, dan populasi melonjak akibat arus migrasi ekonomi.
Perubahan ini memunculkan dua kenyataan ESG yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, terdapat komunitas dengan legitimasi adat yang kuat dan hubungan historis dengan wilayah. Di sisi lain, muncul kelompok-kelompok dengan pengakuan legal administratif yang sah secara hukum. Dalam konteks etnografi Papua yang sangat beragam, dengan ratusan sub-etnis dan bahasa, pendekatan ESG yang menyederhanakan relasi sosial menjadi angka alokasi dana jelas tidak memadai.
Pasar, investor, dan pemangku kepentingan kini menuntut lebih dari sekadar besaran belanja sosial. Mereka menuntut transparansi atas mekanisme pengakuan, proses pelibatan, serta strategi mitigasi risiko sosial yang dijalankan perusahaan.
Inklusivitas sebagai Fondasi Kredibilitas ESG
Bagi kami, kualitas ESG selalu sebanding dengan kualitas engagement di lapangan. Narasi ESG yang kuat tidak lahir dari daftar program, melainkan dari penjelasan sebab-akibat antara kebijakan, praktik, dan dampak sosial.
Menempatkan Manusia di Jantung ESG
Rani Djandam, akademisi Universitas Indonesia dan praktisi hak masyarakat adat, menegaskan bahwa masyarakat adat harus dipahami sebagai manusia dengan agensi, bukan sekadar variabel risiko atau faktor volatilitas harga saham. ESG yang bermakna bersifat wajib, inklusif, dan memberdayakan, bukan reaktif setelah konflik terjadi.
Pendekatan ini tecermin dalam praktik yang dipaparkan Freeport Indonesia, mulai dari kewajiban pelatihan tahunan bagi seluruh karyawan dan kontraktor mengenai konteks sosial Papua, hingga mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan program sosial, yang sebagian besar dana sosialnya dikelola bersama institusi perwakilan masyarakat adat.
Bagi Wordsmith Group, inklusivitas dalam ESG berarti pengakuan sejak tahap awal proyek, bukan respons pasca-krisis, serta pendalaman perspektif sosial yang melampaui pelaporan permukaan. Tanpa pendekatan ini, perusahaan akan menghadapi risiko reputasi yang tinggi dan kesulitan membuktikan bahwa klaim ESG mereka benar-benar transformasional.
Layanan Konsultasi ESG & Laporan Keberlanjutan Wordsmith Group
Kami membantu perusahaan menerjemahkan kompleksitas sosial menjadi strategi ESG yang kredibel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keahlian kami meliputi:
- Audit kesenjangan hukum dan sosial ESG, termasuk prinsip FPIC dan standar internasional;
- Perancangan kerangka inklusivitas ESG, selaras dengan GRI, ISSB, dan praktik global;
- Strategi mitigasi risiko sosial ESG, berbasis data dan analisis materialitas;
- Penyusunan Laporan Keberlanjutan berbasis ESG yang jujur, koheren, dan bernilai strategis bagi pasar.
Saatnya Memaknai ESG secara Lebih Dewasa
Jangan biarkan ESG berhenti pada sekedar kepatuhan dan simbolisme. Di sektor berbasis lahan dan sumber daya alam, pengakuan masyarakat adat adalah ujian paling nyata atas kredibilitas ESG perusahaan.
Bersama Wordsmith Group, bangun ESG yang mencerminkan realitas lapangan, memenuhi standar global, dan diakui oleh pasar.
Hubungi Wordsmith Group lewat email atau WhatsApp untuk memulai diskusi strategis.
