Penggunaan artificial intelligence (AI) dalam kegiatan sehari-hari semakin marak dalam beberapa tahun belakangan. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, AI sudah banyak membantu mempermudah berbagai pekerjaan, meningkatkan efisiensi kerja, serta meningkatkan produktivitas. Tidak dapat dimungkiri bahwa profesi penerjemah juga terdampak oleh perkembangan AI. Perusahaan seperti Google telah menggunakan AI dalam teknologi penerjemahan, sementara beberapa chatbot berbasis AI, seperti ChatGPT dan DeepL, mampu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat. Profesi penerjemah tersumpah atau sworn translator tentu bukanlah sebuah pengecualian terhadap perkembangan ini.
Namun, perlu diingat bahwa meskipun teknologi AI telah berkembang sangat pesat, teknologi ini masih belum mampu meniru kemampuan manusia secara sempurna. Hasil terjemahan AI masih harus diperiksa dan disunting oleh manusia agar bisa benar-benar akurat. Selain itu, penggunaan AI untuk menerjemahkan secara mandiri sering mendapat perhatian negatif dari para profesional yang bergerak di bidang penerjemahan, terutama sworn translator. Dalam kondisi apa pun, AI tidak akan pernah dapat sepenuhnya menggantikan peran sworn translator, dan artikel ini akan membahas alasannya.
Alasan AI Tidak Bisa Menggantikan Sworn Translator
Sumber: freepik.com
Penerjemah tersumpah atau sworn translator dibedakan dari penerjemah biasa melalui stempel khusus yang dimandatkan kepada mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia. Stempel ini memberikan kuasa kepada sworn translator untuk menerjemahkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan hasil terjemahannya pun diakui sebagai dokumen yang memiliki bobot hukum di mata hukum internasional.
Aspek legalitas dan akuntabilitas merupakan hal paling mendasar yang membedakan sworn translator dengan penerjemah biasa. Meskipun dikembangkan oleh perusahaan yang tentunya memiliki badan hukum, AI tidak memiliki kewenangan hukum apa pun untuk menerjemahkan dokumen resmi. Jika ChatGPT menerjemahkan dokumen resmi berkekuatan hukum dan terdapat kesalahan didalamnya, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah OpenAI sebagai pengembangnya, bukan ChatGPT itu sendiri. Hal ini tetap berlaku meskipun kesalahan tersebut terjadi karena ketidakmampuan ChatGPT dalam melakukan penerjemahan yang sempurna.
Sworn translator juga memiliki protokol verifikasi untuk memastikan keaslian dokumen yang diterjemahkan dan bahwa dokumen tersebut sudah sah secara hukum. AI tidak memiliki kemampuan ini karena teknologi ini hanya memproses apa pun yang dimasukkan ke dalam sistem, tanpa melakukan investigasi menyeluruh atau validasi administratif terhadap dokumen.
AI juga tidak mampu memahami nuansa budaya dan konteks hukum lokal, sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan penerjemahan ketika AI menganggap suatu kata sudah benar secara arti dan gramatikal, tetapi sebenarnya keliru secara hukum (mistranslation of legal intent). Seorang sworn translator umumnya memahami sistem hukum berbagai negara, sehingga mampu memilih istilah yang dapat diterima oleh instansi resmi.
Selain itu, memuat dokumen resmi berkekuatan hukum ke dalam situs penerjemah berbasis AI dapat menimbulkan risiko kebocoran data, terutama jika dokumen tersebut bersifat rahasia (confidential). Data yang sudah masuk ke AI akan disimpan di server penyedia layanan, sehingga terdapat kemungkinan data penting terekspos atau digunakan dalam pembelajaran atau pengembangan model AI di kemudian hari. Selain itu, selalu terdapat kemungkinan peretasan server perusahaan AI tersebut oleh hacker atau pihak yang tidak berwenang. Keamanan data lebih terjamin jika dokumen tersebut diterjemahkan oleh sworn translator, yang sudah terikat kode etik kerahasiaan profesi.
Etika Penggunaan AI untuk Sworn Translator
Sumber: freepik.com
Namun, teknologi berbasis AI pada akhirnya pasti akan dimanfaatkan oleh sworn translator. Teknologi ini dapat memangkas waktu penerjemahan serta membuat alur kerja lebih efisien, sehingga memungkinkan sworn translator menangani lebih banyak dokumen dalam rentang waktu tertentu.
Oleh karena itu, diperlukan kode etik yang memastikan sworn translator tetap memegang kendali atas penggunaan AI. Prinsip dasar kode etik tersebut adalah bahwa AI adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, dan bukan suatu keharusan yang akan menjadikan penggunanya bergantung pada teknologi tersebut.
- Tanggung jawab mutlak sworn translator
Sworn translator harus tetap memegang kendali atas AI (human in the loop). AI hanya digunakan untuk proses terjemahan dasar, sedangkan proses verifikasi, penyuntingan, dan penyesuaian terjemahan harus dikerjakan oleh manusia. Memberikan stempel pengesahan penerjemah tersumpah pada hasil terjemahan AI tanpa proses verifikasi dan penyuntingan menyeluruh dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik yang berat. Selain itu, hasil akhir dari terjemahan harus berasal dari pemikiran dan pertimbangan hukum sworn translator, bukan sekadar saling-tempel dari mesin.
- Kerahasiaan dan keamanan data
Sworn translator terikat oleh sumpah profesi untuk melindungi data dari dokumen yang diterjemahkannya. Mengunggah dokumen sensitif seperti kontrak bisnis, surat perceraian, atau dokumen aset kenegaraan ke platform AI gratis atau publik merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Sworn translator harus menggunakan kemampuan mereka sendiri dalam menerjemahkan dokumen sensitif dan hanya menggunakan AI untuk membantu secara parsial (tidak menerjemahkan data pribadi ataupun informasi sensitif).
- Transparansi kepada klien
Jika sebagian besar proses penerjemahan melibatkan penggunaan AI, maka sworn translator harus terbuka mengenai hal tersebut kepada klien dan memberikan tarif yang wajar bagi klien. Sangatlah tidak etis bagi sworn translator untuk mematok tarif penerjemahan manual murni jika proses penerjemahan melibatkan penggunaan AI.
- Integritas terminologi hukum
AI sering kali menghasilkan terjemahan berdasarkan algoritma yang terprogram, bukan berdasarkan pemahaman sistem hukum. Oleh karena itu, sworn translator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa istilah hukum yang dipilih sesuai dengan padanan hukum di negara tujuan.
- Pengembangan kompetensi lanjutan
Jika seorang penerjemah terlalu bergantung pada AI untuk melakukan tugasnya, ia berisiko mengalami “atrofi intelektual” atau penurunan kemampuan bahasa. Secara etis, seorang sworn translator wajib terus mengasah kemampuan bahasanya secara manual agar tetap mempertahankan semua kemampuan yang ia miliki, seperti analisis, ketelitian, serta kemampuan memilih diksi yang tepat untuk dokumen yang diterjemahkan.
Wordsmith Group sebagai Mitra Sworn Translator Anda
Teknologi AI memang mempermudah pekerjaan kita dan meningkatkan efisiensi, termasuk dalam bidang penerjemahan. Namun pada akhirnya, sentuhan manusia masih sangat dibutuhkan agar hasil akhir penerjemahan, termasuk yang dikerjakan oleh sworn translator, memiliki kualitas tinggi yang mampu memenuhi harapan klien.
Wordsmith Group menjamin bahwa kebutuhan sworn translation Anda akan ditangani oleh sworn translator yang kompeten dan berpengalaman selama lebih dari 20 tahun. Dapatkan layanan sworn translation dengan kualitas tertinggi untuk kebutuhan Anda sekarang juga dengan menghubungi Wordsmith Group melalui email atau WhatsApp!
