Beberapa tahun lalu, Laporan Keberlanjutan hanya dipandang sebagai dokumen pelengkap. Sebuah dokumen penting, tetapi jarang menentukan arah bisnis. Hari ini, persepsi itu telah berubah secara menyeluruh.
Perubahan ini terasa jelas dalam sesi “Pembiayaan Berkelanjutan untuk Dampak Sosial” yang merupakan bagian dari Indonesia Social Investment Forum (ISIF) 2025, yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dari akademisi hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pesan yang mengemuka nyaris seragam: Arus pendanaan masa depan hanya akan mengalir ke perusahaan yang mampu membuktikan kinerja ESG secara terukur, terverifikasi, dan relevan secara sosial melalui Laporan Keberlanjutan yang kredibel.
Dalam konteks ini, Laporan Keberlanjutan bukan lagi alat komunikasi semata, melainkan telah menjadi peta jalan strategis; sebuah penentu bagi perusahaan untuk dipandang layak dipercaya dalam ekosistem pembiayaan berkelanjutan yang kian kompetitif.
Saat Laporan Keberlanjutan Menjadi Syarat Masuk Pendanaan Skala Besar
Diskusi dari perspektif pembangunan kota membuka realitas yang sering luput dari perhatian korporasi. Bambang Susantono, dengan pengalamannya di pengembangan kota berkelanjutan, menyoroti bahwa kota-kota di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi funding gap hingga 40 persen. Kesenjangan ini tidak bisa lagi ditutup dengan APBN atau pembiayaan konvensional.
Sebagai akibatnya, pembiayaan kota beralih ke skema inovatif seperti Public–Private–People Partnership (P4), Municipal Bonds, SDG Bonds, dan Green Bonds. Namun, ada satu prasyarat yang tak bisa dinegosiasikan: Kejelasan dan kredibilitas kinerja ESG yang tecermin dalam Laporan Keberlanjutan.
Di sisi regulator, skema ini diperkuat oleh Taksonomi Keuangan Berkelanjutan (TKB) OJK. Taksonomi ini bukan sekadar klasifikasi teknis, melainkan filter nasional yang menentukan aktivitas ekonomi mana yang dianggap layak menerima pembiayaan berkelanjutan. Yang sering mengejutkan perusahaan adalah: Aspek sosial—yang mencakup tenaga kerja, kesetaraan, dan dampak komunitas—kini menjadi bagian eksplisit dari pengungkapan keuangan dalam Laporan Keberlanjutan.
Bagi perusahaan di sektor infrastruktur, properti, energi, atau layanan publik, implikasinya sangat jelas. Tanpa Laporan Keberlanjutan yang strategis dan kontekstual, peluang masuk ke proyek bernilai tinggi akan tertutup sejak awal.
Dari Dana Sosial ke Dampak Terukur
Perubahan ini tidak berhenti di level kebijakan, tetapi juga diterjemahkan menjadi praktik nyata di sektor keuangan dan pemberdayaan komunitas.
Pengalaman Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan cara prinsip syariah terhubung langsung dengan pembiayaan berkelanjutan. Melalui Sustainability Sukuk dan Green Zakat Framework, dana sosial tidak lagi diperlakukan sebagai filantropi semata, tetapi sebagai instrumen dampak yang harus dapat diukur dan dilaporkan secara transparan dalam Laporan Keberlanjutan.
Zakat dimanfaatkan untuk mendorong UMKM mustahik menjadi entitas yang bankable sehingga dapat menciptakan dampak sosial dan lingkungan sekaligus. Bagi investor, ini penting bukan karena narasinya, melainkan karena ada bukti Social Return on Investment (SROI) yang dapat diuji.
Namun, di ujung lain rantai nilai, tantangan masih besar. Kiki Purbosari dari Progreso Foundation mengingatkan bahwa petani kecil kopi dan kakao, sebagai dua penopang utama dalam rantai pasok global, sering terkunci oleh keterbatasan akses modal dan pembiayaan hijau formal. Model blended finance melalui koperasi terbukti efektif, tetapi hanya jika Laporan Keberlanjutan mampu membuktikan bahwa dana benar-benar sampai ke tingkat petani individu.
Di sinilah celah kritis muncul. Banyak perusahaan telah menjalankan CSR, zakat, atau program rantai pasok berkelanjutan, tetapi gagal menerjemahkan dampaknya secara sistematis dalam Laporan Keberlanjutan.
Alasan Banyak Laporan Keberlanjutan Gagal Meyakinkan Pasar
ISIF 2025 secara tersirat membuka satu kenyataan yang tidak mudah diterima: Tanpa pelaporan keberlanjutan yang rigorous, dampak nyata yang dihasilkan perusahaan pada akhirnya tidak terbaca oleh pasar. Upaya dan investasi yang besar dapat kehilangan maknanya ketika tidak diterjemahkan ke dalam laporan yang mampu menunjukkan nilai secara jelas dan terukur.
Tanpa kerangka pelaporan yang tepat, Laporan Keberlanjutan akan kesulitan mengkuantifikasi dampak sosial dari berbagai inisiatif perusahaan. Dampak yang seharusnya menjadi pembeda justru berhenti pada klaim kualitatif, tanpa ukuran yang dapat diuji dan dipercaya.
Ketiadaan kerangka yang kuat juga membuat laporan gagal menyediakan bukti akuntabilitas yang dibutuhkan oleh investor sukuk maupun Green Bond. Di tengah meningkatnya standar pembiayaan berkelanjutan, investor menuntut kejelasan tentang cara dana digunakan dan risiko dikelola, bukan sekadar narasi normatif.
Lebih jauh, Laporan Keberlanjutan yang lemah akan sulit membangun kepercayaan di tengah tuntutan transparansi rantai pasok global yang makin kompleks. Pada titik inilah banyak laporan terjebak menjadi sekadar listicle: Sebuah daftar aktivitas yang tersusun rapi, tetapi miskin konteks dan relevansi strategis bagi pengambilan keputusan.
Laporan Keberlanjutan sebagai Aset Strategis Perusahaan
Dalam forum “Pembiayaan Berkelanjutan” di ISIF 2025, satu pesan muncul dengan sangat jelas. Laporan Keberlanjutan yang kredibel kini menjadi salah satu aset non-finansial paling berharga bagi perusahaan; bukan lagi sekadar dokumen pelengkap, melainkan fondasi yang memengaruhi persepsi regulator, investor, dan mitra strategis terhadap perusahaan .
Kualitas Laporan Keberlanjutan secara langsung menentukan akses perusahaan terhadap berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, seperti Green Bonds dan SDG Bonds. Di mata pasar keuangan, laporan inilah yang menjadi bukti bahwa komitmen keberlanjutan perusahaan benar-benar dijalankan atau hanya berhenti di tingkat narasi.
Lebih dari itu, Laporan Keberlanjutan juga berperan penting dalam pemenuhan Tingkat Kematangan Berkelanjutan (TKB) OJK secara substansial. Bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, melainkan juga menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah tertanam dalam strategi bisnis, tata kelola, dan pengelolaan risiko perusahaan.
Pada akhirnya, kredibilitas Laporan Keberlanjutan menjadi penentu kepercayaan dalam proyek pembangunan kota maupun skema pembiayaan global. Keberlanjutan kini tidak lagi dinilai dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari kejelasan nilai yang diciptakan dan risiko yang dikelola. Semua itu tecermin, apa adanya, dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan.
Peran Wordsmith Group: Membuat Laporan Keberlanjutan Terbaca oleh Pasar
Di sinilah Wordsmith Group mengambil peran. Kami bekerja di persimpangan antara realitas operasional perusahaan, tuntutan regulasi, dan ekspektasi pasar modal yang makin ketat. Pendekatan kami membantu perusahaan menyusun Laporan Keberlanjutan yang selaras dengan TKB OJK, mengukur serta mengartikulasikan dampak sosial—yang juga mencakup SROI—secara kredibel, sekaligus membangun narasi ESG yang secara jelas menjawab pencarian investor, perbankan syariah, dan mitra pembiayaan global. Bagi kami, Laporan Keberlanjutan bukan soal terlihat “baik”, melainkan soal dipercaya oleh pasar.
Langkah Berikutnya
Jika Laporan Keberlanjutan Anda masih diperlakukan sebagai kewajiban kepatuhan, maka Anda berisiko tertinggal dari gelombang pembiayaan yang sedang terbentuk.
Wordsmith Group siap berdiskusi untuk membantu Anda mengubah Laporan Keberlanjutan menjadi alat strategis yang membuka akses modal, memperkuat kredibilitas, dan menempatkan bisnis Anda di jalur pertumbuhan jangka panjang.
Hubungi kami lewat email atau WhatsApp untuk memulai percakapan strategis tentang ESG dan Laporan Keberlanjutan Anda.
